1.
Kelebihan
dan kelemahan karakter-karakter kepemimpinan
Telah kita ketahui terdapat 4 (empat) karakter
kepemimpinan yaitu astha brata, panca brata, dasa dharma dan astha dasa
kautamaning prabu. Berikut kelemahan dan kelibahannya msing-masing :
a.
Astha
brata yang terdiri dari
-
watak
bumi : kuat dan berwibawa, keburukannya : kurang memiliki semangat tinggi
-
air
: dapat menerima masukan dlm bentuk apapun, kekurangannya : kurang memiliki
semangat yang berkobar-kobar.
-
api
: memiliki semangat tinggi kekurangannya : cederung bersikap otoriter
-
angin
: mampu menghindari rasa malas kekurangannya : terlalu bijaksana sehingga
sering disalahgunakan
-
matahari
: mampu memberikan semangat pada bawahannya kekurangannya : terlalu konsisten
sehingga bila bawahan ada yang melanggar peraturan langsung akan diberi
konsekuensi
-
bulan
: mampu memberikan penerangan
-
bintang
: menjadi sauri tauladan
-
mendung
: memiliki kesan berwibawa kekurangannya : kurang memiliki semangat tinggi
b.
dasa
dharma raja
Kelebihannya :
memiliki ketulusan mengemban tugas, berani berkorban, sederhana, ramah tetapi
kekurangannya : kurang memiliki semangat yang menggebu-gebu untuk menyelesaikan
pekerjaannya
c.
Astha
dhasa
Kelebihannya :
sabar, loyalitasnya tinggi, pandai mnyusun strategi
kekurangannya : karena
mendapat dukungan dari bawahan sehingga merasa melayang
2.
Di
lingkungan militer tipe kepemimpinan otoriter perlu diterapkan.
Sebelum kita ketahui mengapa, kita pahami terlebih dahulu
tentang kata otoriter. Setiap
mendengar kata otoriter, kita pasti akan terbayang dengan seorang pimpinan yang
mengharuskan segala kehendaknya terlaksana oleh bawahannya. Otoriter juga terkadang dinisbatkan kepada
seseorang yang berjiwa ‘pemaksa’,
sampai-sampai orang lain dibuatnya tidak memiliki pilihan lain kecuali pilihan yang ia sodorkan.
Orang-orang seperti ini banyak disekitar kita. Kehidupan militer memang dekat dengan sistem otoriter, masyarakat
sipil dan bisnis tidak terbiasa dengansistem ini. Anda bisa tahu mengapa? Dalam
militer, otoriter dapat berhasil dengan baik karena para komandan mereka memberikan contoh yang
sama persis dengan apa yang mereka perintahkan.
Perintah itu pun hanya terbatas pada perintah yang bersifat umum, bukan pribadi. Kalaupun
pribadi, para komandan mereka telah melakukannya terlebih dahulu. Dunia sipil dan bisnis tidak
dibangun dengan cara bagaimana dunia
militer dibangun. Sipil dan bisnis memiliki banyak sekali kemungkinan pemecahan yang kreatif. Jika memang
ingin menerapkan konsep otoriter dalam dunia ini, sipil dan bisnis, Anda harus mampu memberikan
contoh signifikan yang sama
persis dengan apa yang Anda perintahkan. Militer memiliki apa yang tidak, atau belum, dimiliki oleh dunia
sipil dan bisnis yaitu: kepemimpinan dan keteladanan. Anda
dapat mencari contoh pemimpin otoriter dunia yang berhasil. Mereka pasti memiliki kapasitas minimal dua hal
diatas. Lainnya akan
jatuh berantakan dalam waktu dekat. Dan memang, hampir di manapun di permukaan
bumi ini, sistem otoriter tak akan bertahan dalam waktu yang sangat lama.
jatuh berantakan dalam waktu dekat. Dan memang, hampir di manapun di permukaan
bumi ini, sistem otoriter tak akan bertahan dalam waktu yang sangat lama.
Ada
banyak dampak yang ditimbulkan oleh kepemimpinan yang otoriter. Dari
kepemimpinan yang otoriter tidak lantas membuat suatu organisasi berjalan
menjadi lebih baik sehingga seharusnya kepemimpinan dalam suatu organisasi
tidak bersifat otoriter terutama dalam institusi pendidikan. Dalam suatu organisasi terutama
dalam institusi pendidikan diharuskan pemimpin yang tegas dan disiplin dalam
memberikan perintah. Hal ini ditujukan agar setiap anggota organisasi dapat
bertanggung jawab penuh dengan tugas yang dijalaninya.
Jadi dalam dunia militer harus
diterapkan kepemimpinan yang otoriter karena untuk meningkatkan kedisiplinan
dan rasa tanggung jawab terhadap tugas yang diembannya.tetapi kepemimpinan yang
seperti ini juga memiliki keburukan, yaitu :
a.
Tidak mendengarkan aspirasi anggota
yang lain.
b.
Mau
menang sendiri.
c.
Hanya
mementingkan kepentingan kelompok saja.
3.
Dalam
kepemimpinan demokratis, suara rakyat harus diikuti.
Demokrasi
adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah
pemahaman yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir
semua orang.Berbicara mengenai demokrasi adalah memburaskan
(memperbincangkan) tentang kekuasaan,
atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia
adalah sistem manajemen
kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang
menghargai martabat manusia. Pelaku utama demokrasi adalah kita
semua, setiap orang yang selama ini selalu diatasnamakan namun tak pernah ikut
menentukan. Menjaga proses demokratisasi adalah
memahami secara benar hak-hak
yang kita miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan
siapapun yang berusaha melanggar hak-hak itu. Demokrasi
pada dasarnya adalah aturan orang (people rule), dan di dalam
sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di
dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Sedang demokrasi adalah keputusan
berdasarkan suara
terbanyak. Di Indonesia, pergerakan nasional
juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan
tujuan membentuk masyarakat sosialis.
Dari pemaparan diatas jelas bahwa suara rakyat harus
diikuti, ini diangkat dari pengertian demokrasi itu sendiri bahwa demokrasi
adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Semuanya
bertolak dari rakyat yang kemudian untuk rakyat itu sendiri. Contohnnya saja
saat pemilihan presiden, ini menggunakan sistem demokrasi dimana presiden
dipilih langsung oleh rakyat dan yang kemudian keputusan-keputusan yang dibuat
Presiden tersebut berdampak dan dirasakan langsung oleh rakyat.
Pada jaman pemerintahan Gus Dur,
landasan demokrasi adalah keadilan,
dalam arti terbukanya peluang kepada semua orang, dan berarti juga otonomi atau kemandirian dari orang yang
bersangkutan untuk mengatur hidupnya, sesuai dengan apa yang dia ingini. Jadi
masalah keadilan menjadi penting, dalam arti dia mempunyai hak untuk menentukan
sendiri jalan hidupnya, tetapi harus dihormati haknya dan harus diberi peluang
dan kemudahan serta pertolongan untuk mencapai itu.
4.
Yang
dimaksud kepemimpinan kolegial
adalah Cara seorang pemimpin menerapkan pola kepemimpinannya
berkaitan erat dengan visi dan misinya tentang kepemimpinan dan karakteristik
lembaga dimana dia memimpin atau dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan kolegial
adalah pemimpin yang mendelegasikan wewenangnya. Nabi SAW dan para sahabatnya diikat oleh pola kepemimpinan
kolegial yang dilandasi oleh nilai – nilai egaliterisme yang tinggi. Pola
kepemimpinan yang mengatur peran individu, dan tanggung jawab kelompok terhadap
masyarakat. Inilah
fungsi kepemimpinan yang diterapkan Rasulullah dengan pola kepemimpinan
kolegialnya.
Cara seorang pemimpin menerapkan pola kepemimpinannya berkaitan erat dengan visi dan misinya tentang kepemimpinan dan karakteristik lembaga dimana dia memimpin. Pada era globalisasi dan otonomisasi, para pemimpin partai politik akan dapat menggerakkan semua potensi sumber daya manusia yang ada jika mereka mampu menerapkan kepemimpinan kolegial. Yaitu, dengan mengembangkan dan menyalurkan kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat, serta mengembangkan kerja sama yang efektif, mengusahakan dan mendorong terjadinya pertemuan pendapat dan membantu menyelesaikan masalah – masalah, baik yang dihadapi secara perseorangan maupun kelompok. Mereka harus melihat partai politik yang mereka pimpin sebagai lembaga kolegal, yakni perwujudan sebuah “ideal collegiality”. Setiap orang yang ada di dalamnya diberi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan – keputusan dibuat berdasarkan suara mayoritas, sehingga tidak ada suara kelompok orang yang lebih dominan dari suara kelompok orang yang lebih dominant dari suara kelompok lain dan tidak ada kebijakan – kebijakan yang lebih mementingkan anggota atau kelompok tertentu. Kepemimpinan kolegal mendistribusikan kekuasaan dan tanggung jawabnya secara proporsional di semua lini dan hirarki, sehingga ada kreativitas di semua unit kerja organisasi. Seorang pemimpin yang hanya diberi tanggung jawab tanpa diberi kekuasaan akan frustasi dalam menjalankan tugas – tugas kepemimpinannya.
Cara seorang pemimpin menerapkan pola kepemimpinannya berkaitan erat dengan visi dan misinya tentang kepemimpinan dan karakteristik lembaga dimana dia memimpin. Pada era globalisasi dan otonomisasi, para pemimpin partai politik akan dapat menggerakkan semua potensi sumber daya manusia yang ada jika mereka mampu menerapkan kepemimpinan kolegial. Yaitu, dengan mengembangkan dan menyalurkan kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat, serta mengembangkan kerja sama yang efektif, mengusahakan dan mendorong terjadinya pertemuan pendapat dan membantu menyelesaikan masalah – masalah, baik yang dihadapi secara perseorangan maupun kelompok. Mereka harus melihat partai politik yang mereka pimpin sebagai lembaga kolegal, yakni perwujudan sebuah “ideal collegiality”. Setiap orang yang ada di dalamnya diberi kebebasan mengeluarkan pendapat dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan – keputusan dibuat berdasarkan suara mayoritas, sehingga tidak ada suara kelompok orang yang lebih dominan dari suara kelompok orang yang lebih dominant dari suara kelompok lain dan tidak ada kebijakan – kebijakan yang lebih mementingkan anggota atau kelompok tertentu. Kepemimpinan kolegal mendistribusikan kekuasaan dan tanggung jawabnya secara proporsional di semua lini dan hirarki, sehingga ada kreativitas di semua unit kerja organisasi. Seorang pemimpin yang hanya diberi tanggung jawab tanpa diberi kekuasaan akan frustasi dalam menjalankan tugas – tugas kepemimpinannya.
Contohnya :
misalnya saja saya seorang pemimpin dan suatu saat saya memiliki tugas, maka
saya akan membagi-bagikan tugas kebawahan saya, sehingga bawahan dapat bebas
berfikir mengembangkan dan menyalurkan pikirannya serta bebas mengeluarkan
pendapat, serta mengembangkan kerja sama yang efektif,
mengusahakan dan mendorong terjadinya pertemuan pendapat dan membantu
menyelesaikan masalah – masalah, baik yang dihadapi secara perseorangan maupun
kelompok.
5. Di jaman globalisasi ini tipe kepemimpinan yang paling
baik digunakan ialah tipe
kepemimpinan demokratis dimana demokrasi adalah pemerintahan
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Begitulah pemahaman
yang paling sederhana tentang demokrasi, yang diketahui oleh hampir semua
orang. Jadi keberadaan rakyat benar-benar diakui.Menjaga proses demokratisasi
adalah memahami secara benar hak-hak yang kita
miliki, menjaga hak-hak itu agar siapapun menghormatinya, melawan siapapun yang
berusaha melanggar
hak-hak itu. Demokrasi pada dasarnya adalah aturan orang dan di
dalam sistem politik yang demokratis warga mempunyai hak, kesempatan dan suara yang sama di
dalam mengatur pemerintahan di dunia publik. Sedang demokrasi adalah keputusan
berdasarkan suara
terbanyak. Di Indonesia, pergerakan nasional
juga mencita-citakan pembentukan negara demokrasi yang berwatak anti-feodalisme dan anti-imperialisme, dengan
tujuan membentuk masyarakat sosialis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar